Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi :

a. pengoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

b. perumusan dan penetapan Renstra, Renja dan SAKIP Badan dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

d. verifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

e. penyusunan dan penetapan SAKIP, LPPD, dan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan;

f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Program Kegiatan Perangkat Daerah;

i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi di tingkat kota;

j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;

k. pengendalian pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

l. pengendalian pelaksanaan Renstra, Renja, dan SAKIP Badan;

m. pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan;

n. pengelolaan analisis data dan informasi sesuai bidang tugas Badan;

o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas Badan;

p. pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkup Badan;

q. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian, dan rumah tangga Badan;

r. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan; dan

s. pelaksanaan  tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengoordinasiaan, perencanaan, dan pengendalian program kesekretariatan dan badan serta pengelolaan keuangan Badan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Badan;

b. pengoordinasian penyusunan    dokumen    terkait    Reformasi Birokrasi, Renstra, Renja, dan SAKIP Badan;

c. pengoordinasian penyusunan LKPJ, LPPD, dan laporan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Badan;

d. penyelenggaraan administrasi umum;

e. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program Badan;

f. pengoordinasian dalam analisis dan pengembangan kinerja Badan;

g. penyeenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Badan;

h. penyelenggaraana dministrasi keuangan Badan;

i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja aparatur Badan; dan

J. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpina

Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Program Kerja sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;

b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas- tugas urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;

c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan;

d. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan dari bidang;

e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Badan;

f. pelaksanaan penyusunan Renstra Badan;

g. pelaksanaan    penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

h. penyusunan program kerja tahunan Badan;

i. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum Badan;

j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;

k. menghimpun bahan dan penyusunan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan;

l. penghimpunan bahan RPJPD dan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;

m. penghimpunan bahan LPPD dan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan;

n. penghimpunan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;

o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kine;ja sub bagian Badan; dan

p. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan Pimpinan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Program Keria Sub    Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;

b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas urusan umum;

c. perencanaan,    pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;

d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah Badan, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan, dan protokoler;

f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;

g. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;

h. pengelolaan perpustakaan Badan;

i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;

j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;

k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan

l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Badan

Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan data, dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;

b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;

c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;

d. penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan aset Badan;

e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/saranake a dan barang daerah;

f. penyimpanan berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Budan;

g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan

h. pelaksanaan  tugas  lainnya  sesuai  bidang  tugäsnya  yang diberikan Pimpinan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi:

a. urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

b. unsur Sekretariat Daerah;

c. unsur sekretariat DPRD;

d. unsur penunjang perencanaan pembangunan dan unsur penelitian dan pengembangan daerah;

e. unsur penunjang keuangan daerah;

f. unsur penunjang kepegawaian;

g. unsur pendidikan dan pelatihan;

h. unsur pengawasan urusan pemerintahan;

i. unsur kewilayahan (kecamatan);

j. urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik);

k. urusan pemerintahan bidang pendidikan;

l. urusan pemerintahan bidang kesehatan;

m. urusan pemerintahan bidang sosial;

n. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

o. urusan pemerintahan bidang  pengendalian  penduduk dan keluarga berencana;

p. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

q. urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan

r. urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mengacu pada rencana strategis Badan;

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur  pada  pemerintahan dan pembangunan manusia;

c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

d. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

e. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

f. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;

g. pelaksanaan verifikasi renstra dan renja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup pemerintahan;

i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

j. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang direncanakan oleh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah provinsi di Daerah Kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Kota;

k. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

l. pengoordinasian dengan bidang lainnya dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

m. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan

p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian program pembangunan, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program pembangunan, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program pembangunan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mengacu pada rencana strategis Badan;

b.  Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

c.  perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

d.  pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di   Badan dalam perencanaan dan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

e.  pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan Musrenbang  RPJPD,  RPJMD dan RKPD;

f.  pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

g.  pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dan perangkat daerah dalam perencanaan, penyusunan, dan pengendalian program Pemerintah Daerah Kota yang bersifat lintas sektoral yang akan dimasukkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

h.  pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam rencana pembiayaan program dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lain;

i.  pengoordinasian dan penghimpunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah hasil dari verifikasi  bidang  lainnya yang ada di Badan;

j.  pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan Perangkat Daerah;

k.  pengoordinasian dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi di Daerah Kota;

l.  pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian kepada Perangkat Daerah;

m.  pelaksanaan analisis data dan informasi pembangunan daerah;

n.  pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;

o.  pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian kepada Perangkat Daerah,

p.  pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; dan

q.  pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi:

a.  urusan pemerintahan bidang perdagangan;

b.  urusan pemerintahan bidang perindustrian;

c.  urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;

d.  urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

e.  urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;

f.  urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

g.  urusan pemerintahan bidang kepemudaan, dan olahraga;

h.  urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

i.  urusan pemerintahan bidang pariwisata;

j.  urusan pemerintahan bidang pangan;

k.  urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan

l.  urusan pemerintahan bidang pertanian.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

a.    penyusunan rencana kerja bidang perekonomian dan sumber daya alam mengacu pada rencana strategis Badan;

b.    penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada  perekonomian dan sumber daya alam;

c.    pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

d.    pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

e.    pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

f.    pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan sumber pembiayaan lainnya;

g.    pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

h.    pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

i.    pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang direncanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi di daerah kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan daerah kota;

j.    pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

k.    pengoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

l.    pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

m.    pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan

n.    pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi mempunyai  tugas pokok melaksanakan kebijakan pelaksana untuk urusan penunjang pemerintahan dalam bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan rencana kerja bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi mengacu pada rencana strategis badan;

b.  penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada penelitian, pengembangan, dan inovasi;

c.  penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;

d.  penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;

e.  penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;

f.  pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;

g.  penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;

h.  penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;

i.  pengoordinasian          kegiatan           bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;

j.  pembinaan, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;

k.  pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang penelitian pengembangan dan inovasi; dan

l.  pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

• Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan  perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi:

  a.  urusan    pemerintahan     bidang    pekerjaan umum      dan    penataan ruang;

  b.  urusan pemerintahan bidang pertanahan;

  c.  urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi;

  d.  urusan pemerintahan bidang persandian;

  e.  urusan pemerintahan bidang statistik;

  f.  urusan pemerintahan bidang perhubungan;

  g.  urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan;

  h.  urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan rencana kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan mengacu pada rencana strategis Badan;

b.  penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada infrastruktur dan kewilayahan;

c.  pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

d.  pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

e.  pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

f.  pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;

g.  pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang infrastruktur dan Kewilayahan;

h.  pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

i.  pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan perencanaan strategis;

j.  pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang direncanakan oleh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah provinsi di daerah kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Kota;

k.  pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

l.  pengoordinasian dengan bidang lainnya dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

m.  pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

n.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang infrastruktur dan kewilayahan;

o.  pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

p.  pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.